GWI Soroti Dugaan Menu Tak Sesuai Standar Dapur MBG Sindangresmi

Bantenkritis.com
Pandeglang-Banten / Gelombang kekecewaan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, kian membesar. Kali ini, wali murid bersama elemen kontrol sosial secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan tim evaluasi langsung ke lapangan, menyusul dugaan penyimpangan serius yang dilakukan oleh pihak Pengelola Dapur MBG setempat.

Desakan tersebut muncul setelah berulang kali mencuat keluhan terkait menu MBG yang dinilai tidak layak, tidak sebanding dengan standar gizi, serta jauh dari tujuan awal program nasional. Kondisi ini membuat publik menilai bahwa pengelola dapur MBG di Desa Sindangresmi diduga gagal menjalankan amanah negara.

“Program ini untuk anak-anak, bukan untuk main-main. Kalau menunya seperti itu dan keluhan terus berulang, wajar kalau kami minta Presiden turun tangan,” tegas salah satu wali murid dengan nada kecewa.

Selain soal menu yang dipertanyakan kualitas dan kecukupan gizinya, pengelola dapur MBG juga disorot karena dinilai tidak transparan dan minim klarifikasi. Setiap kali muncul persoalan, pihak pengelola disebut-sebut lebih memilih diam, seolah menutup mata terhadap keresahan orang tua siswa.

Sikap tersebut justru memperkuat dugaan bahwa pengelolaan dapur MBG di Sindangresmi tidak berjalan sesuai juklak dan juknis. Padahal, program MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang langsung berada di bawah perhatian Presiden, dengan anggaran negara dan tujuan besar membangun generasi sehat dan kuat.

Ketua GWI (Gabungnya Wartawan Indonesia) DPC Pandeglang, Raeynold Kurniawan mengatakan,"  jika kondisi ini dibiarkan, maka Program MBG berpotensi kehilangan marwahnya, bahkan berubah menjadi sekadar formalitas tanpa kualitas.

“Kalau di tingkat desa saja pengelolaannya sudah bermasalah dan tidak ada evaluasi serius, ini berbahaya. Jangan sampai nama Presiden ikut tercoreng akibat ulah pengelola dapur di daerah,” Dan insya Allah kami akan layangkan surat konferensi pers terkait hal tersebut ujar Raeynold Kurniawan.

Desakan agar Presiden Prabowo menurunkan tim evaluasi nasional dinilai sebagai langkah terakhir masyarakat, setelah upaya konfirmasi, pengaduan, dan kontrol publik di tingkat lokal tidak membuahkan perbaikan berarti.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pengelola Dapur MBG Desa Sindangresmi belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dan desakan tersebut. Sikap bungkam ini kembali memantik kemarahan publik dan memperkuat tuntutan agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, independen, dan transparan.

Wali murid dan masyarakat berharap, kehadiran tim evaluasi langsung dari pusat dapat membongkar akar persoalan, memastikan tanggung jawab pengelola dapur MBG, serta mengembalikan Program Makan Bergizi Gratis ke tujuan awalnya: menjamin hak anak-anak atas makanan yang layak, sehat, dan bermartabat.

GWI akan terus mengawal isu ini dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak Pengelola Dapur MBG Desa Sindangresmi maupun instansi terkait lainnya.

Amran