Tercium Aroma KKN dan Manipulasi Perijinan, Akrivis Demo Kantor Bupati Pandeglang Tuntut Satgas MBG dan BGN Audit & Evaluasi SPPG di Pandeglang

Tercium Aroma KKN dan Manipulasi Perijinan, Akrivis Demo Kantor Bupati Pandeglang Tuntut Satgas MBG dan BGN Audit & Evaluasi SPPG di Pandeglang

Bantenkritis.com, Pandeglang - Banten | Pemuda Sipil Pandeglang dan Paguyuban Pemuda Kabupaten Pandeglang menggelar aksi ujuk rasa sebagai bentuk kritik dan desakan evaluasi suspend terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang yang dinilai menyisakan berbagai persoalan, pada Jum'at, 17 April 2026.

Aksi refleksi yang didepan Kantor Bupati Pandeglang, Kantor Dinas Kesehatan dan Tugu Jam Pandeglang mendorong pemerintah daerah khususnya tim Satgas MBG Pandeglang dan BGN melakukan evaluasi dan Audit terkait dengan pengelolaan SPPG yang berada di wilayah Pandeglang.

‎Marsuni selaku kordinator aksi mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat serta melakukan investigasi terkait pelaksanaan program MBG yang ada di kabupaten Pandeglang 

‎Menurutnya, terdapat sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius yang harus menjadi bahan evaluasi total oleh pihak Satgas dan Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, mulai dari persoalan kelayakan menu makanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta ketidak sesuaian bangunan dengan juklak-juknis yang sudah ada.

‎Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan program Asta cita bapak presiden Prabowo Subianto yang sangat baik untuk meningkatkan dari kualitas gizi anak-anak bangsa. Namun kami menemukan berbagai persoalan dan problematik dalam pelaksanaannya, mulai dari kualitas makanan hingga bahan baku yang diduga belum bermutu dan berkualitas di beberapa SPPG,” yang tersebar di tiap-tiap kecamatan yang ada di kabupaten pandeglang. ujarnya

‎Marsuni juga meminta kepada pihak Satgas MBG dan badan gizi nasional (BGN) agar segera melakukan sidak secara langsung ke beberapa kecamatan yang ada di kabupaten pandeglang khususnya‎ kecamatan pagelaran, kecamatan Angsana, kecamatan cikedal, kecamatan jiput, kecamatan labuan, kecamatan Sindangresmi, Kecamatan Picung, Kecamatan Cisata, kecamatan Saketi, kecamatan Carita, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cimanuk, dan kecamatan patia.

Beberapa Dapur MBG yang sudah ramai terdapat masalah tapi masih operasi sampai sekarang dan tidak di sikapi oleh Satgas MBG Kabupaten Pandeglang dan BGN yakni

1. SPPG/Dapur MBG Aisha Bojong Canar Cikedal

2. SPPG/Dapur MBG Sukamaju Labuan & SPPG An Nur Havabel Labuan

3. SPPG Waringinjaya 01 Cigeulis

4. SPPG/MBG Patia Mandiri Patia

5. SPPG Cihideung Batubantar Cimanuk 

6. SPPG/Dapur MBG Saketi 2

7. SPPG/Dapur MBG Global Al-jabar Sukaremi & SPPG Sukasari

8. SPPG/Dapur MBG Bungurcopong 2 Picung

9. SPPG/Dapur MBG Sindangresmi yayasan darul muta'alimin Al-Bantani Sindangresmi

10. SPPG/Dapur MBG Kobangkondang Cisata

"Ia berharap ‎agar program MBG berjalan dengan baik mulus tanpa ada cacat dan tidak terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), Juga kami minta seluruh Dapur MBG di Kabupaten Pandeglang di tekankan harus mengurus PBG dan SLF kalu tidak mengurus harus di tutup karena jelas merugikan daerah, masa ijin yang lain beres tapi PBG dan SLF ga ada ini namanya manipulasi" Paparnya.

Lanjut Marsuni, kami Pemuda Sipil Pandeglang (PSP), Paguyuban Pemuda Kabupaten Pandeglang (PPKP), DPC AMIRA Pandeglang, DPC GWI Pandeglang, dan DPC BPPKB Pnadeglang akan lakukan aksi jilid 2, minggu depan, dengan masa yang lebih besar kalau Satgas MBG dan BGN tidak melakukan audit menyeluruh ke Semua SPPG di Pandeglang yang tercium aroma KKN juga pelanggaran Perijinan. Tutupnya (Red)